Oknum Brimob Viral Akibat Catcalling, Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan
Majalah Jakarta Selatan – Sebuah insiden yang melibatkan oknum anggota Brimob menjadi viral di media sosial beberapa waktu lalu. Peristiwa ini terjadi ketika anggota Brimob tersebut melakukan catcalling terhadap seorang perempuan yang tengah melintas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Video kejadian ini beredar luas, memicu kecaman dari masyarakat dan perhatian publik terhadap etika perilaku aparat kepolisian di ruang publik.
Menanggapi insiden tersebut, Propam Polda Metro Jaya segera melakukan tindakan pengawasan dan memeriksa oknum Brimob yang bersangkutan. Proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah tindakan tersebut melanggar kode etik dan peraturan internal kepolisian.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan hasil sementara pemeriksaan internal.
“Keterangan yang bersangkutan sejauh ini, menurut pengakuannya, karena iseng,” ujar Budi kepada wartawan, Senin, 3 November 2025.
Meski demikian, Kombes Budi menegaskan bahwa proses pemeriksaan belum selesai. Oknum Brimob tersebut masih berada di bawah pengawasan Propam untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
“Ini dalam proses pengawasan internal, dalam hal ini oleh Propam,” tambah Budi.
Menurut keterangan resmi, proses pemeriksaan belum rampung karena sejumlah saksi yang dianggap memiliki informasi penting belum dapat hadir untuk memberikan keterangan. Saksi tersebut meliputi warga yang berada di lokasi kejadian, serta rekan kerja oknum Brimob yang mungkin mengetahui kronologi peristiwa secara utuh.
Insiden ini memicu perdebatan di masyarakat mengenai tata krama dan perilaku aparat negara di ruang publik, khususnya dalam menghadapi masyarakat sipil. Banyak pihak menekankan perlunya penegakan kode etik secara tegas agar anggota kepolisian dapat menjadi teladan dalam bertindak.
Selain itu, Propam Polda Metro Jaya juga dikabarkan akan meninjau rekaman CCTV dan bukti video yang beredar di media sosial untuk memperkuat proses penyelidikan internal. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan mengenai sanksi atau tindakan disipliner dapat berdasarkan bukti konkret.
Kombes Budi menekankan bahwa aparat kepolisian tidak menoleransi perilaku yang merugikan citra institusi. Proses internal Propam bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota menjalankan tugas dengan profesional, etis, dan sesuai kode perilaku kepolisian.
“Kami ingin memastikan semua anggota memahami batasan perilaku di ruang publik dan konsekuensi dari tindakan yang tidak pantas. Pengawasan internal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya.
Sementara itu, masyarakat di media sosial terus memantau perkembangan kasus ini, menuntut transparansi proses pemeriksaan dan sanksi yang setimpal bagi oknum anggota Brimob. Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa perilaku anggota kepolisian di ruang publik memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik terhadap institusi keamanan negara.
