Majalah Jakarta Selatan — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa pemerintah perlu bersikap tegas dan segera menindaklanjuti apabila terbukti ada gim daring atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menjadi pemicu kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta baru-baru ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi digital dan konten daring yang berbahaya.
Dave menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang memadai, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk menindak penyelenggara sistem elektronik, termasuk pengembang gim online, apabila terbukti melakukan pelanggaran atau lalai dalam melindungi pengguna anak-anak.
“Kalau memang benar kasus ini terinspirasi atau dipicu oleh sebuah gim online, maka pemerintah harus segera menggunakan ketentuan dalam PP TUNAS. Kita sudah punya instrumen hukum untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya,” ujar Dave di kompleks parlemen, Senin.
Ia menambahkan, Komisi I DPR RI akan meminta klarifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pihak terkait lainnya mengenai sejauh mana pengawasan terhadap gim-gim daring yang beredar di Indonesia telah dilakukan. Menurutnya, pengawasan yang lemah terhadap konten digital dapat menimbulkan dampak serius, terutama bagi anak-anak dan remaja yang rentan meniru perilaku ekstrem.
Selain itu, Dave juga mendorong evaluasi terhadap sistem rating usia dan pengawasan distribusi konten gim agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dalam melakukan edukasi digital bagi siswa serta orang tua.
“Anak-anak sekarang hidup dalam era digital. Jadi, selain pengawasan pemerintah, edukasi di lingkungan keluarga dan sekolah juga penting. Jangan sampai teknologi yang seharusnya menjadi sarana belajar malah membawa dampak buruk,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta, yang diduga terinspirasi dari sebuah gim daring, telah memicu perhatian luas publik. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan motif dan latar belakang peristiwa tersebut. Sementara itu, DPR menilai kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan anak di ruang digital serta mempertegas tanggung jawab penyedia platform dalam menjaga keamanan dan keselamatan pengguna di Indonesia.
